Beyond the Scientific Way

Republika Selasa, 21 Nopember 2006

Oleh :

Fahmi Amhar
Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina

Sejauh mana ketergantungan ekonomi Indonesia pada Amerika? Sejauh kepentingan ekonomi, atau sejauh ketakutan secara politik/militer? Pertanyaan ini akan dicoba dijawab dengan beberapa indikator.

Neraca perdagangan
Menurut CIA World Fact Book (https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html), hingga 2005 ekspor Indonesia ke AS ditaksir sekitar 9,62 miliar dolar AS per tahun (dengan komoditas utama migas, elektronik, kayu lapis, tekstil, dan karet). Sedangkan impor dari AS adalah 4,16 miliar dolar AS (dengan komoditas utama mesin, bahan kimia, bahan makanan). Sayang tidak ada statistik lebih detail untuk masing-masing komoditas tersebut. Data dari CIA ini berdekatan dengan data resmi BPS (http://www.bps.go.id/leaflet/bookletjuli2006.pdf? Halaman 43): ekspor Indonesia ke AS 2005 9,87 miliar dolar AS (11,5 persen total ekspor) sedangkan impor dari AS 3,88 miliar dolar AS (6,7 persen).

Ini artinya, bila terjadi pemutusan hubungan dagang dengan AS (baik karena kita memboikot produk AS, atau AS mengembargo kita), maka dampak ekonomi yang ditimbulkan tidaklah seluas yang dicemaskan orang–dengan catatan negara-negara lain seperti Uni Eropa, Jepang atau Cina tidak ikut-ikutan. Memang bagi pihak-pihak terkena langsung, seperti para pebisnis dengan ekspor/impor ke AS beserta para pekerjanya, mereka akan merasakan dampak yang berat.

Utang LN
Menurut Koalisi Anti Utang (www.kau.or.id), utang LN Indonesia kepada AS terdiri dari utang multilateral, yakni dengan beberapa lembaga keuangan yang didominasi AS seperti IBRD (Bank Dunia) = 7,86 miliar dolar AS (12,7 persen dari seluruh utang LN Indonesia) dan utang bilateral 3,53 miliar dolar AS (5,7 persen). Sayangnya data resmi Depkeu malah sulit didapatkan di internet. Melihat porsi utang tersebut, sebenarnya tak layak AS selalu memaksakan agendanya ke Indonesia.

Investasi
Idealnya ada data total investasi AS di Indonesia menurut bidang investasinya serta jumlah perusahaannya. Namun, sementara ini data yang didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (www.bkpm.go.id/en/figure.php?mode=baca&t=Facts%20and%20Figures) adalah bahwa AS bukanlah negara asal yang menonjol dalam investasi.

Dari 2001-September 2006, total investasi AS di Indonesia hanya berjumlah 208 investasi (2,60 persen dari seluruh PMA di Indonesia) atau hanya senilai 1,1 miliar dolar AS (1,49 persen). Jadi sebenarnya sangat kecil. Namun angka investasi ini adalah di luar investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam rangka kontrak karya, serta perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Bidang investasi yang tidak didata di BKPM ini adalah bidang yang justru sangat strategis (Freeport, Newmont, ExxonMobile, Chevron dll), namun keberadaannya di Indonesia hanya mungkin terjadi oleh manipulasi hukum serta perilaku koruptif para pejabatnya.

Wisatawan AS di Indonesia
Menurut BPS (http://www.bps.go.id/leaflet/bookletjuli2006.pdf? Halaman 52) jumlah kunjungan wisata dari AS pada 2005 adalah 160.597 orang dan setiap kunjungan mereka rata-rata selama 13 hari dan mengeluarkan uang rata-rata 1.334 dolar AS/orang/kunjungan. Dengan demikian bila Indonesia ditutup bagi wisman AS, maka kehilangan per tahun ditaksir adalah 214,2 juta dolar AS. Namun ini ternyata hanya 4,7 persen dari total penerimaan sektor wisata dari kunjungan wisman.

Orang Indonesia di AS
Warga negara Indonesia yang belajar atau bekerja di AS akan terkena dampak langsung hubungan Indonesia-AS. Bila hubungan memburuk, mereka terancam berhenti belajar atau bekerja. Sayangnya jumlah mereka tak diketahui dengan pasti. Informasi dari KBRI Washington (http://www.embassyofindonesia.org/) hanya menyebutkan jumlah paspor yang dikeluarkan oleh KBRI, yang jumlahnya hanya berkisar 1.000 paspor/tahun. Paspor dari KBRI biasanya hanya diberikan pada WNI yang menetap di AS namun tetap memegang kewarganegaraan Indonesia. Dengan asumsi paspor berlaku 10 tahun, maka jumlah mereka berkisar 10 ribu orang.

Namun seorang WNI yang tinggal di AS dan sering bolak-balik ke Indonesia (pelajar atau pengusaha), tidak selalu harus berurusan dengan KBRI. Info ini lebih tepat dicari pada kedutaan AS di Jakarta (http:www.usembassyjakarta.org/). Sayangnya di sana juga tidak ada data jumlah visa yang diberikan untuk WNI untuk pergi ke AS.

Hal serupa juga terjadi pada warga negara AS yang bekerja di Indonesia untuk jangka lama. Warga AS bebas visa bila hanya berkunjung 1 bulan. Jadi mereka yang mondar-mandir ke Indonesia dan tiap bulan pergi ke Singapura, tidak perlu visa. Sebenarnya di Ditjen Imigrasi Departemen Luar Negeri mestinya ada data tentang warga AS yang masuk ke Indonesia. Namun data ini tidak didapatkan di internet.

Kepentingan militer
Kepentingan militer diduga paling dominan dalam hubungan ekonomi Indonesia-AS. Kepentingan yang dimaksud adalah berupa (1) pembelian persenjataan dari AS; (2) pelatihan personel militer ke AS; dan (3) bantuan (grant) untuk program-program militer di Indonesia–semacam pembentukan Densus-88 Antiteror. Sayang informasi di bidang ini justru paling sulit didapat. Kalau misalnya ada data perbandingan negara asal persenjataan yang dimiliki TNI, barangkali kita akan tahu, serapuh apakah kita terhadap AS. Namun sejak embargo senjata AS tahun 1991 (kasus Dili), Indonesia telah memutuskan untuk melakukan diversifikasi negara tempat membeli senjata. Indonesia telah membeli kapal dari Jerman, tank dari Perancis, pesawat tempur dari Russia, pistol dari Austria, dan sebagainya.

Kesimpulan
AS sendirian sebenarnya tidak terlalu signifikan bagi ekonomi Indonesia, baik secara perdagangan, utang, investasi, pariwisata, ekspatriat, bahkan mungkin militer. AS baru berbahaya ketika sikap atau kebijakannya diikuti oleh negara-negara lain, terutama yang memiliki peran ekonomi besar atas Indonesia, seperti Jepang, Cina, Uni Eropa, atau Australia. Namun dengan diplomasi aktif yang baik ke seluruh negara di dunia, risiko ini bisa ditekan.

Ketakutan pemerintah Indonesia atas sanksi ekonomi, politik, dan militer AS, sehingga begitu tunduk kepada AS–terbukti dari penyambutan yang berlebihan di Bogor tgl 20 November ini–sangat tidak beralasan. Sebaliknya Indonesia justru dapat memainkan peran strategisnya, agar hubungannya dengan AS tidak seperti jongos terhadap juragan, tetapi sama tegak antara sesama negara merdeka. Bahkan Indonesia harus memandang rendah AS, karena mereka adalah negara yang telah mendzalimi bangsa-bangsa lain di dunia.