Beyond the Scientific Way

Archive for the ‘Opini’ Category

1. Menjelaskan bagaimana Daulah Islam berdiri, itu SANGAT BERBEDA dengan menjelaskan bagaimana seorang Kepala Negara dipilih. Jadi yang tepat bukan mempelajari bagaimana Abu Bakar dipilih sebagai Khalifah (pengganti nabi sebagai Kepala Negara), tetapi bagaimana Rasulullah mengubah sebuah negara dan menjadi Kepala Negara-nya yang pertama.

2. Menjelaskan bagaimana Daulah Islam berdiri, itu SANGAT BERBEDA dengan menjelaskan bagaimana Daulah Islam mengatur hubungan antara warga negara muslim dan non muslim.  Jadi, yang tepat bukan mempelajari bagaimana Mitsaqul Madinah (Piagam Madinah), tetapi bagaimana Baiat Aqabah II membentuk sebuah Negara baru dengan Nabi sebagai Kepala Negara-nya yang pertama.

3. Menjelaskan bagaimana Daulah Islam berdiri, itu SANGAT BERBEDA dengan menjelaskan bagaimana Daulah Islam melakukan perjanjian dengan luar negeri.  Jadi, yang tepat bukan mempelajari bagaimana perjanjian Hudaibiyah yang sepertinya Nabi penuh kompromi, tetapi bagaimana Baiat Aqabah II menunjukkan bahwa elite suku Aus & Khazraj itu siap membela Nabi tanpa reserve, agar Nabi membentuk sebuah Negara dengan sistem baru, tanpa memecah belah tanah air mereka.

4. Menjelaskan bagaimana Daulah Islam berdiri, itu SANGAT BERBEDA dengan menjelaskan bagaimana Daulah Islam dengan jihad membebaskan wilayah lain dari penindasan sistem kufur, dan menggabungkannya menjadi wilayahnya.  Jadi yang tepat bukan mempelajari bagaimana Nabi melakukan berbagai peperangan dan akhirnya menaklukkan Makkah (Fathul Makkah), tetapi bagaimana Nabi mengajak para pemuka suku Aus & Khazraj kepada Islam, dan mengirim Mush’ab bin Umair ke Yatsrib untuk mengajarkan Islam, sehingga akhirnya tidak ada satu rumahpun di Yatsrib kecuali Islam telah memasukinya, dan akhirnya Yatsrib menjadi tempat pertama yang paling siap untuk menopang Daulah Islam.

Yang tertarik lebih mendalam, silakan baca buku ini: (more…)

Dr. Fahmi Amhar

Bagaimana suasana Ujian Nasional (UN) tahun ini di daerah Anda?  Semoga baik-baik saja.  Tetapi diketahui luas bahwa tahun ini, pelaksanaan UN secara nasional sangat buruk.  Soal ujian datang terlambat, tertukar, lembar jawaban terlalu tipis dan sobek bila dihapus, dan di atas itu semua kecurangan masih terjadi, sebagian bahkan sistemik, yakni justru didalangi oleh pejabat setempat.  Oleh panitia pusat sudah diatur bahwa setiap ruang mendapat 20 soal yang berbeda, sehingga semakin sulit untuk mencontek, dan semakin lama bila guru pengawas ikut membuatkan jawaban buat peserta.  Namun realita, kunci jawaban untuk ke-20 soal itu tertayang di internet.  Entah apa motivasi yang mengunggahnya, mungkin dia kesal dengan UN secara keseluruhan.

Ketika tahun 1984 dulu EBTANAS SMA dimulai, idenya memang sekadar untuk pemetaan standar pendidikan.  Nilai EBTANAS Murni (NEM) tidak untuk standar kelulusan, tetapi hanya berpengaruh 33 persen hingga maksimum 60 persen.  Saat itu sangat jarang siswa yang mendapat NEM rata-rata di atas 7.  Ketika EBTANAS berganti nama menjadi UN, dan hasilnya dijadikan standar kelulusan, maka dimulailah kecurangan sistemik itu.  Para kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan takut kehilangan jabatannya bila nilai UN siswa di bawah tanggung jawabnya jelek.  Mereka lalu melakukan segala cara.

Sekarang ini, kalau anak kita mendapat angka 8 sebagai nilai rata-rata UN, boleh jadi dia akan sulit mendapatkan sekolah lanjutan, karena yang angkanya 9 banyak sekali.  Tetapi tetaplah bersyukur bila itu didapat dengan jujur.  Prof Dr Indra Djati Sidi (mantan Dirjen Dikdasmen) mengatakan, hasil UN yang jujur hanya 20 persen.

Tak heran bahwa banyak dugaan UN ini bukanlah usaha serius memetakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, tetapi lebih pada proyek bernilai trilyunan rupiah yang sayang jika dihapuskan.  Salah satu buktinya, sekolah dengan hasil UN bagus justru dikembangkan menjadi RSBI dan mendapat dukungan finansial lebih besar.  Sementara sekolah di daerah terpencil dengan guru terbatas dan murid yang setiap hari harus berjibaku mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke sekolah, hanya mendapat perhatian ala kadarnya. (more…)

Dalam pandangan Islam, legalisasi hukum itu ada dua macamnya:

Pertama dinamakan “Qanun Ijra’i”, yaitu hanya soal administrasi isinya,
Hukum lalu lintas, atau administrasi kependudukan misalnya,
Dia tidak menyentuh soal halal dan haram menurut Sang Pencipta,
Kalaupun seperti ada, itu hanya pembatasan apa yang mubah asalnya,
Sebagai solusi berbagai problematika teknis di tengah kita.

Kedua dinamakan “Qanun Tasyri’i”, yaitu soal yang syari’at mengaturnya,
Hukum penikahan, perdata, pidana, dan banyak lagi yang lainnya.

Qanun Ijra’i dapat dibuat semata dengan pertimbangan akal manusia,
Boleh juga dia diimpor seperti dulu Umar meniru sistem Diwan Persia.

Tetapi Qanun Tasyri’i, mutlak harus berdasarkan Qur’an & Sunnah belaka,
dengan metode istinbat dan ijtihad yang masyhur di kalangan ulama.

Qanun Ijra’i boleh dibuat dengan pendapat ahli atau kehendak massa,
Atau yang orang sekarang menyangka itu “proses demokrasi” namanya.

Tetapi Qanun Tasyri’i, tidak bisa dibuat dengan cara yang sama,
Karena halal dan haram tidak bisa diserahkan pada hawa nafsu manusia,
Sekalipun jumlah mereka mayoritas dan pemilu melegitimasinya.
Cara yang benar adalah syura’ dari orang-orang dengan kapasitasnya,
Kemudian kepala negara memilih yang hujjahnya paling meyakinkannya.

Sayang, dalam sistem demokrasi saat ini, tidak ada pemisahan keduanya,
DPR mencampur-aduk qanun ijra’i dan qanun tasyri’i tak jelas takarannya,
Sehingga umatpun bingung, lalu menggeneralisasi semuanya,
Sehingga muncul dua sikap extrim di sini dan di sana,
Di sini mencaci, bahkan sekalipun itu hanya peraturan lalu lintas isinya,
Di sana memuja, bahkan jika KUHP itu tidak memandang zina itu pidana.

Mari kita belajar bersama, dengan sabar dan lapang dada,
Sambil mendo’akan agar kita sama-sama mendapatkan hidayah-Nya.