Beyond the Scientific Way

Archive for the ‘Spasial’ Category

Sebuah dentuman keras membuat tubuh seorang pemuda terlempar dari atas kapal dan terombang-ambing di laut lepas. Penumpang  lainnya terlihat bertebaran seperti titik-titik hitam yang timbul tenggelam diterjang ombak.

Pada sepotong papan dan semangat hidup yang terus menyala, pemuda yang tidak bisa berenang itu mengantungkan harapan hidupnya.

Selintas, peristiwa itu mirip kisah Jack Dawson yang diperankan apik oleh aktor Leonardo DiCaprio dalam film Titanic.

Tapi siapa yang menyangka bahwa kisah dramatis itu merupakan penggalan dari perjalanan panjang kehidupan Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc., salah satu perintis geomatika di Indonesia.

Perjalanan hidup Jacub Rais memang belum ditakdirkan berakhir dalam peristiwa yang terjadi pada 4 April 1944 itu. Padahal sebelum kapal meledak karena terkena torpedo, ia begitu ketakutan dan bersembunyi di belakang drum bahan bakar. Untung ada seorang Jepang memerintahkannya untuk maju ke ujung depan kapal.

Kehidupan Gurubesar Emeritus ITB kelahiran Sabang, 18 Juni 1928, itu memang diwarnai petualangan dan perjuangan. Dalam sebuah kegiatan semasa aktif di kepanduan Hisbul Wathan (HW), regu berkemahnya disatroni harimau. Ketika Kota Sabang mendapat serangan bom udara dari tentara Jepang pada Februari 1942, ia tidak mengubris perintah gurunya untuk masuk ke lubang perlindungan. Jacub Rais lebih memilih untuk pulang ke rumah, berlari kencang di tengah-tengah hujan bom dan mayat-mayat yang bergelimpangan.

Semasa Perang Dunia II, untuk mempertahankan hidup, ia ikut menjarah toko milik orang keturunan Tionghoa. Melihat hasil jarahannya, ibunya marah-marah karena stoples-stoples yang dibawanya pulang bukan berisi bahan makanan tetapi obat-obatan.

Semasa revolusi kemerdekaan, Jacub Rais ikut berjuang mengangkat senjata dengan menjadi Tentara Pelajar Aceh Detasemen Glee Genteeng. Pada waktu itu ia pernah mendapat tugas penuh resiko yaitu memasang detonator pada bom seberat 250 ton. Tapi, gelora perjuangan tak memadamkan semangatnya untuk belajar. Di sela-sela perang, ia masih menyempatkan diri untuk membuka buku-buku pelajaran goniometri, bahasa Inggris, fisika dan kimia.

Semangat belajar Jacub Rais memang sangat kental. Bahkan ketika hendak melanjutkan pendidikan ke pulau Jawa, karena tak punya cukup uang, ia nekad menjadi penumpang gelap. Perjalanan itu tak mulus karena ia sempat diusir oleh kapten kapal di Teluk Bayur, Padang.

Akhirnya secarik iklan tentang penawaran beasiswa untuk Jurusan Geodesi (Afdeling Geodesie) di “Universiteit van Indoenesia, Fakulteit der Technische Wetenschappen” (sekarang Institut Teknologi Bandung) membuka pintu jalan hidupnya untuk mengakrabi bumi. Selepas lulus ITB, pada Februari 1956, Jacub Rais langsung menduduki jabatan sebagai kepala Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah (JPT) Semarang.

Dua tahun kemudian dunia kampus memanggil hatinya untuk kembali. Dorongan yang kuat itu membawanya bukan hanya menjadi dosen tapi terlibat dalam pendirian fakultas dan perguruan tinggi seperti pendirian Akademi Teknik di Universitas Semarang, merintis jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada dan pendirian Universitas Diponegoro.

Melalui dunia pendidikan itulah, diawali dengan kiprahnya di bidang Geodesi, Jacub Rais mengenalkan dan mengembangkan ilmu Geomatika yang relatif baru di Indonesia. Berbagai karya ilmiah dan pemikirannya yang berkaitan dengan Geomatika telah berhasil diaplikasikan di Indonesia.

Rasanya tak salah jika buku otobiografi ini bertajuk ”Jacub Rais 80 tahun, Merintis Geomatika di Indonesia”.

Komentar berbagai kalangan yang dimuat dalam buku ini seperti mengamini jasa dan kontribusi Jacub Rais dalam pengembangan Geomatika, bidang ilmu yang menyatukan  Geologi, Geodesi, Geografi, Geofisika, dan Informatika. Salah satunya adalah Dr. Ir. Tiene Gunawan Msc, Perencana Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam, konsultan independen untuk perencanaan spasial dan konservasi.

Menurutnya, ”Pak Rais tidak mengenal lelah dalam mengembangkan ilmu Geomatika karena beliau percaya bahwa ilmu itu dapat menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan dengan keruangan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kita miliki.”

Bahkan Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin, Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB mengatakan bahwa, “Dalam dunia Geodesi Geomatika di Indonesia, tidak dapat dipungkiri – Prof. Jacub Rais dapat diposisikan sebagai ‘godfather’”.

disunting dari e-Magazine Technology Indonesia, technologyindonesia.com

Pada 28 Maret 2011, Prof. Dr. Ir. Haji Jacub Rais, MSc. telah pergi selamanya menghadap Yang Maha Mendengar lagi Mengetahui.  Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amalnya, dan menempatkannya bersama dengan orang-orang yang mulia di surga-Nya.  Amien.

Dr. Fahmi Amhar

Apa yang anda bayangkan mendengar kata “Vietnam”?  Perang?  Pengungsi?  Benar, tapi itu masa lalu.  Perang Vietnam pernah menjadi perang yang paling mengerikan di awal tahun 1970-an.  Tentara Amerika yang sombong karena senjata modernnya ternyata menjadi bulan-bulanan kekejaman gerilyawan Vietcong, sampai-sampai saat itu ada plesetan “Fitnah lebih kejam dari Vietnam”.

Tetapi Vietnam kini sudah banyak berubah.  Meski menang secara militer, Vietnam kalah secara ideologi, dan sejak tahun 1991, Vietnam mau tak mau harus mengikuti arus dunia yang meninggalkan komunisme, apalagi setelah negara panutannya, yaitu Uni Soviet, bubar.

Kini Vietnam adalah negeri yang gegap gempita dalam dua sistem: komunis untuk politik, dan kapitalis untuk ekonomi.  Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, ditunjukkan dengan lautan sepeda motor di jalan-jalan dan pembangunan gedung-gedung tinggi di sepanjang jalan utama.  Vietnam dengan 86 juta penduduknya telah menjadi alternatif investasi yang menarik di Asia Tenggara, melebihi Indonesia.

Namun bagaimana nasib umat Islam di sana?

Tidak mudah menemukan umat Islam di Vietnam.  Berdasarkan sensus, hanya 20% penduduk Vietnam yang mengaku menganut suatu agama.  Di ibu kota Vietnam Hanoi bahkan hanya 2% yang mengaku beragama.  Jadi umat Islam berebut yang 2% ini dengan agama lain seperti Budha, Katolik, Protestan, Cao Dai atau Hoa Hao – yakni aliran kepercayaan asli Vietnam.  Mungkin ini dampak dari sistem komunis yang masih berkuasa di pemerintahan hingga kini.

Karena itu tak heran, di Hanoi, hanya ada satu masjid bernama “Al-Noor”, tetapi lebih dikenal dengan julukan “Indian-Pagoda”.  Masjid yang terletak di 12 Hang Luoc street, Kim Ma commune, Hoan Kiem district Hanoi dibangun sebelum era komunis, yakni tahun 1890 oleh imigran dari India.

Namun masjid ini terutama dipakai oleh orang asing, terutama dari staf kedutaan besar negeri Islam.  Mungkin staf kedutaan ini merupakan 90% muslim di Hanoi sendiri.  Menurut sensus hanya ada 62-an orang asli Vietnam di Hanoi yang muslim, sebagian besar tinggal di dekat masjid.  Karena itu, di dekat masjid juga berdiri Sekolah Dasar Islam al-Fath, dan imam masjid tersebut, yang keturunan Afghani-Arab, menjadi salah satu gurunya.

Menurut sensus, di seluruh Vietnam, jumlah muslim hanya 63.147 orang, dan sebagian besar ada di Saigon (Ho Chi Minh City).    Jadi Vietnam memang sebuah lahan besar untuk dakwah!  Kata Pak Ben, orang Malaysia yang memiliki satu-satunya restoran halal (“Nisa Restaurant”) di Hanoi, Vietnam juga lahan subur untuk bisnis.  Jadi tentu amat tepat kalau ada pengemban dakwah yang datang ke Vietnam untuk dakwah sekaligus bisnis, seperti dulu para mubaligh Islam datang ke Nusantara juga sekaligus bisnis, dengan dakwah tetap pada porosnya.

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Bakosurtanal

Indonesia adalah supermarket bencana.  Belum selesai longsor di Wasior Papua teratasi, Gunung Merapi meletus, Gempa dan tsunami terjadi di Mentawai, dan Jakarta justru tenggelam dalam banjir.  Sebenarnya, bencana (hazard) tidak harus menjadi malapetaka (disaster) selama kapasitas teknis maupun manusia di dalamnya cukup untuk mengantisipasinya.  Curah hujan yang tinggi tidak akan menjadi malapetaka bila sistem drainase bagus.  Longsor dan Gunung Meletus dapat dihindari dengan mengevakuasi atau memindahkan permukiman secara permanen ke daerah aman.  Gempa bisa dihadapi dengan bangunan tahan gempa.  Tsunami bisa diantisipasi dengan sistem peringatan dini dan pelatihan (tsunami drill) yang teratur.

Tetapi meski telah memiliki UU no 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tapi kapasitas bangsa ini dalam menanggulangi bencana nyaris belum banyak berubah.  Akibatnya upaya-upaya mengatasi bencana ini dikeluhkan banyak pihak masih jauh dari optimal.  Memang upaya penanggulangan bencana adalah juga tanggungjawab masyarakat – dalam bentuk edukasi dan gotong royong, namun tidak disangsikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang paling besar.  Pemerintah memiliki organisasi yang paling besar.  Ada empat juta PNS dan setengah juta lebih anggota TNI dan POLRI.  Pemerintah juga memiliki APBN dalam orde Trilyun.  Ini semua jauh di atas seluruh LSM bersama-sama.

Penulis melihat ada tiga hal yang perlu lebih diperhatikan secara serius oleh Pemerintah agar upaya-upaya penanggulangan bencana ini ke depan lebih optimal.

Pertama masalah fokus.  Fokus ini nanti akan mempengaruhi pola organisasi dan anggaran.  Tidak pelak lagi, yang namanya bencana tidak bisa direncanakan seperti pesta pernikahan.  Oleh sebab itu, banyak pihak tidak sabar, dan akhirnya hanya fokus dalam tanggap darurat saja.  Padahal penanggulangan bencana memiliki setidaknya tiga siklus: pencegahan – tanggap darurat – pemulihan.  Selama tidak ada kejadian yang memerlukan tanggap darurat, seharusnya ada upaya-upaya permanen untuk pencegahan.  Memeriksa secara teratur sistem drainase, menguji kehandalan pencatat pasang surut, hingga melatih semua PNS, pelajar dan mahasiswa secara teratur dan sistemik untuk tanggap darurat – sesuai tipe bencana yang mungkin dihadapi di daerah itu, adalah contoh-contoh upaya pencegahan.

Kedua masalah organisasi.  Karena fokus penanggulangan bencana hanya pada tanggap darurat, tak heran bahwa organisasi BNPB ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya diisi dengan personel dan peralatan ala kadarnya.  Mereka lebih mengandalkan pada personil yang dipinjam dari instansi lain seperti dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, bahkan hingga BPPT atau Bakosurtanal dalam bentuk Tim Satuan Respon Cepat (SRC) atau Taruna Siaga Bencana (TAGANA).  Teorinya, personil pinjaman ini sudah sepakat siap dikerahkan sewaktu-waktu ada bencana.  Kenyataan di lapangan tidak semudah itu.  Kadang-kadang anggota SRC ataupun TAGANA sedang menghadapi tugas pokok sehari-hari di instansinya.  Dan tidak selalu mudah untuk setiap saat meninggalkan tugas pokoknya tersebut dan dikerahkan ke daerah bencana.  Apalagi kalau sudah menjelang akhir tahun, di mana tugas-tugas menumpuk dan harus ada laporan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan di depan auditor, yang tentu saja hanya akan menilai kinerja berdasarkan tupoksi tiap instansi.  Organisasi yang kurang fokus ini juga menyebabkan rekrutmen personel BNPB atau BPBD belum berdasarkan kompetensi – atau bahkan sertifikasi.  Personel PNS limpahan dari instansi lain masih ada yang “personel sisa”, bukan personel terbaik yang tahan banting.  Dari sisi organisasi ini, harus diakui bahwa TNI memiliki organisasi dan personel terlatih yang paling siap melakukan tanggap darurat.

Ketiga masalah anggaran.  Bencana terjadi tidak mengikuti tahun anggaran.  Serapan anggaran untuk penanggulangan bencana tidak dapat linier seperti proyek-proyek normal.  Misalnya ada aturan Kementerian Keuangan yang mengharuskan tgl 15 Desember sudah “saldo besi”.  Bagaimana bila bencana terjadi setelah tanggal itu, seperti tsunami Aceh 26 Desember 2004 lalu?  Aturan umum dalam penyerapan anggaran yang linier membuat institusi yang menyiapkan SRC dan TAGANA tidak bisa berbuat banyak ketika bencana terjadi di penghujung tahun.  Ini menjadi lebih rumit ketika masih ada egoisme sektoral, sehingga banyak kantor BNPB / BPBD yang hingga kini masih numpang dan juga di lokasi yang kurang nyaman untuk didatangi.

Mudah-mudahan Pemerintah, dapat melihat persoalan ini secara jernih, sehingga kendala fokus, organisasi, anggaran, dan egoisme sektoral dapat diurai, korban bencana dapat lebih cepat ditolong dan masyarakat secara umum dapat ditingkatkan kapasitasnya menghadapi bencana.